Departemen Perdagangan AS sedang menyelesaikan aturan yang akan mencegah perusahaan AI China memakai chip AI canggih dari jarak jauh melalui pusat data di luar negeri. Menurut laporan, aturan ini bisa diumumkan paling cepat bulan ini. Cakupan pembatasan ekspor semikonduktor yang berlaku saat ini akan diperluas ke tujuh negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand, dengan tujuan menutup dua jalur sekaligus: akses jarak jauh dan penyelundupan chip. Departemen Perdagangan masih berkonsultasi dengan lembaga pemerintah lain sebelum aturan difinalkan.
Hingga naskah ini ditulis, Departemen Perdagangan belum berkomentar secara terbuka, teks aturan belum muncul di Federal Register, dan daftar lengkap tujuh negara itu belum diumumkan.
Yang disasar adalah "pemakaian", bukan hanya "penjualan"
Kontrol ekspor chip saat ini mengatur barang fisik: GPU kelas atas dari Nvidia dan perusahaan lain tidak boleh dijual langsung ke pelanggan China, dan tidak boleh dikirim lewat negara ketiga. Celahnya, jika chip terpasang secara sah di pusat data di Singapura atau Malaysia, perusahaan China dapat menyewa daya komputasi per jam tanpa satu pun chip masuk ke China.
Aturan baru ini menyasar persis penyewaan semacam itu. Perbedaan kedua pendekatan dapat dibandingkan sebagai berikut:
| Kontrol ekspor saat ini | Aturan yang diusulkan | |
|---|---|---|
| Objek yang diatur | Ekspor dan transshipment chip fisik | Pemakaian jarak jauh chip di pusat data luar negeri |
| Tumpuan penegakan | Izin ekspor, bea cukai | Penyaringan pelanggan oleh penyedia cloud dan operator pusat data |
| Peran Asia Tenggara | Sebagian besar sebagai titik transit | Tujuh negara langsung masuk cakupan |
Perubahan tumpuan penegakan inilah yang paling sulit. Ekspor fisik meninggalkan dokumen kepabeanan yang bisa diperiksa, sedangkan penyewaan jarak jauh bergantung pada pusat data untuk memastikan siapa pengguna akhirnya, dan di antaranya bisa ada beberapa lapis perusahaan perantara. Sebelum rincian aturan diumumkan, belum diketahui bagaimana Departemen Perdagangan berencana mewajibkan pusat data melakukan uji tuntas.
Kewenangan hukum dan lobi
Apakah akses jarak jauh dapat dianggap sebagai "ekspor" telah lama diperdebatkan di AS. Pengacara kontrol ekspor sebelumnya menyatakan secara terbuka bahwa, sebelum Kongres meloloskan undang-undang khusus, Departemen Perdagangan tidak memiliki kewenangan hukum yang jelas untuk mengatur akses jarak jauh. DPR AS pada awal tahun ini telah meloloskan lewat pemungutan suara sebuah rancangan undang-undang tentang akses jarak jauh. Laporan menyebutkan bahwa Gedung Putih sebelumnya telah meminta Kongres membuat undang-undang agar Departemen Perdagangan dapat menyusun aturan ini.
Nvidia pernah melobi menentang penutupan celah ini, dengan alasan bahwa infrastruktur AI Amerika perlu menang di pasar global. Jensen Huang bulan ini baru saja mundur dari jabatan CEO Nvidia, dan CFO Kress menjadi CEO sementara; apakah sikap perusahaan terhadap aturan baru ini akan berubah, belum terlihat.
Asia Tenggara beberapa tahun terakhir menjadi titik panas pembangunan pusat data, dengan banyak pusat data baru terkonsentrasi di sekitar Johor, Malaysia. AS sebelumnya sudah berkali-kali menindak kasus pengiriman chip Nvidia melalui negara ketiga, dan otoritas Taiwan untuk pertama kalinya menggeledah dan menyita server terkait penyelundupan chip. Jika aturan baru berlaku sesuai cakupan yang dilaporkan, beban kepatuhan operator pusat data di negara-negara ini akan meningkat jelas.
Bagi perusahaan model besar China, menyewa daya komputasi di luar negeri adalah salah satu cara menambah sumber daya pelatihan, terutama ketika chip kelas atas tidak bisa didapat secara fisik. Dengan jalur ini menyempit, pilihan yang tersisa adalah memakai chip AI buatan dalam negeri, menyewa daya komputasi yang patuh aturan di dalam negeri, atau berhemat lebih banyak lewat metode pelatihan. Jalur mana yang biayanya lebih besar baru bisa dinilai setelah teks aturan keluar, dengan daftar tujuh negara dan ketentuan masa transisi yang jelas.
Sumber: The Information, The Defiant, CocoLoop, Tom's Hardware; cakupan tujuh negara dan waktu pengumuman mengikuti laporan media, dan Departemen Perdagangan belum merilis teks aturan.