Gedung Putih membentuk satuan tugas baru untuk menilai risiko kecerdasan buatan (AI), bernama “Super Intelligence Force”, dipimpin oleh Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton, dengan tenggat menyerahkan laporan dalam 120 hari. Kabar ini pertama kali diberitakan The Wall Street Journal pada 3 Oktober waktu AS, dan Clayton sendiri mengonfirmasi perannya ke media tersebut. Seorang pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada WSJ bahwa penunjukan ini secara praktis menjadikan Clayton “tsar AI” pemerintahan Trump.
Clayton berterus terang soal posisi tim ini:
"The president asked that a group be put together."
Ia menjelaskan bahwa satgas ini dibentuk untuk memastikan Amerika Serikat tetap memimpin di bidang superintelijen, sekaligus mengutamakan kepentingan rakyat Amerika. Ia juga menyebut risiko AS “gagal jadi yang pertama” cukup tinggi.
Siapa saja yang masuk daftar
Menurut laporan Reuters, susunan satgas ini cukup berat. Clayton menjabat ketua, dengan tiga wakil ketua: Emil Michael, Scott Kupor, dan Ketua Komisi Perdagangan Federal (FTC) Andrew Ferguson. Anggotanya termasuk Wakil Presiden Vance, Menteri Pertahanan Hegseth, Menteri Keuangan Bessent, dan Kepala Staf Gedung Putih Susie Wiles. Penasihat eksternalnya adalah David Sacks, penanggung jawab urusan AI dan kripto di Gedung Putih, serta mantan Menteri Luar Negeri Condoleezza Rice.
Fakta bahwa Direktur Intelijen Nasional yang memimpin, bukan Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi, sudah menunjukkan sudut pandang Gedung Putih terhadap isu ini. Daftar risiko yang disebut dalam laporan menempatkan serangan siber, senjata biologis, dan dampak terhadap lapangan kerja di urutan atas, sementara mandat satgas juga menegaskan AS tidak boleh kehilangan posisi memimpin dan harus menghindari regulasi berlebihan.
Apa yang harus dijawab dalam 120 hari
Menurut laporan, satgas harus menjawab tiga kategori pertanyaan:
- Risiko dan peluang apa yang dibawa AI, serta tanggung jawab apa yang harus diambil pemerintah federal;
- Apakah hukum yang ada sudah cukup, atau Kongres perlu turun tangan;
- Bagaimana pemerintah saat ini menerima peringatan soal kebocoran data, peretasan, jailbreak model AI, dan insiden AI lainnya, serta apakah kapasitas responsnya bisa diperkuat dalam batas kewenangan yang ada.
Poin ketiga paling konkret. Saat ini, ketika sebuah perusahaan menemukan model miliknya dijailbreak atau disalahgunakan untuk menyerang, tidak ada aturan federal yang seragam soal kepada siapa dan seberapa cepat mereka harus melapor. Satgas ini hanya diminta mengusulkan perbaikan “dalam batas kewenangan yang ada”, artinya tidak mengasumsikan perlunya undang-undang baru.
Dihitung dari 3 Oktober, tenggat 120 hari ini jatuh kira-kira di akhir Januari hingga awal Februari 2027 (perkiraan kasar). Gedung Putih sampai saat ini belum merilis dokumen resmi pembentukan satgas, dan belum menjelaskan apakah laporan akan dipublikasikan atau dalam bentuk apa rekomendasinya akan dijalankan.
Langkah ketiga dalam satu minggu
Jika dirangkai dengan peristiwa beberapa hari terakhir, satgas ini bukan langkah yang berdiri sendiri.
Pada 29 September, Trump menandatangani “Pakta Superintelijen Gedung Putih” setebal satu halaman di Gedung Putih bersama para pemimpin Google, Anthropic, Meta, OpenAI, xAI, dan Nvidia. Isinya bersifat sukarela: audit keamanan eksternal, kontrol internal yang lebih kuat, serta pelaporan isu keamanan besar kepada dewan direksi. Setelah itu, Trump secara terbuka menyatakan akan menandatangani perintah eksekutif untuk mengubah sebutan “kecerdasan buatan” menjadi “superintelijen”. Sebelum itu, Gedung Putih juga sudah mengeluarkan perintah eksekutif yang mewajibkan model AI canggih (frontier models) diuji pemerintah selama 30 hari sebelum dirilis.
Ketiga langkah ini punya satu kesamaan: tidak membuat aturan baru, tapi menempatkan pemerintah di dalam proses. Pakta itu bergantung pada kesukarelaan perusahaan, perintah pengujian bergantung pada kekuasaan eksekutif, dan satgas ini bertugas menilai apakah pendekatan tersebut sudah cukup. Dalam pertemuan dengan para eksekutif industri pekan ini, Trump mengatakan AS “jauh di depan dan akan terus memimpin”, dan sikapnya menolak regulasi baru tidak berubah.
Susunan anggota satgas juga menunjukkan di mana penekanannya. Jalur pertahanan, keuangan, dan intelijen semuanya terwakili; Ketua FTC yang menangani perlindungan konsumen justru mendapat kursi wakil ketua, sementara Departemen Tenaga Kerja tidak ada dalam daftar yang diberitakan. Jika laporan ini benar-benar akan membahas dampak terhadap lapangan kerja secara serius, belum jelas siapa yang akan menyediakan data dan rekomendasinya.
Bagi pembaca di dalam negeri, arah laporan ini bisa memengaruhi sikap AS terhadap ekspor chip dan model AI ke China. Ucapan Clayton bahwa risiko “gagal jadi yang pertama” itu tinggi tidak menyebut nama pesaing secara spesifik, tapi Gedung Putih sebelumnya berulang kali menyebut China dalam konteks kontrol ekspor dan tuduhan “distilasi” model. Seberapa besar laporan akhir akan menempatkan “mempertahankan posisi memimpin” di atas “risiko” baru akan terlihat dari laporan awal tahun depan.
Sumber: The Wall Street Journal, Reuters, CocoLoop, Investing.com; nama satgas, pemimpin, susunan anggota, dan tenggat 120 hari mengikuti pemberitaan The Wall Street Journal dan Reuters.