Aturan Akses Jarak Jauh Chip AS Berlaku, Lima Negara Butuh Izin

Aturan Akses Jarak Jauh Chip AS Berlaku, Lima Negara Butuh Izin

Biro Industri dan Keamanan (BIS) di bawah Departemen Perdagangan AS pada 16 November menerbitkan aturan final sementara bertajuk "Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors". Aturan ini memperluas kontrol ekspor chip AI canggih dari soal "menjual" ke soal "memakai": perusahaan China yang menyewa daya komputasi canggih AS dari jarak jauh lewat pusat data di negara ketiga kini memerlukan izin.

Dalam siaran persnya, BIS menyebut aturan ini "written by and at the direction of the Department of Treasury and the National Security Council". Artinya, aturan disusun dan diarahkan oleh Departemen Keuangan dan Dewan Keamanan Nasional, sementara Departemen Perdagangan bertugas menerbitkannya.

Apa yang diatur

Menurut teks aturan yang dikutip dalam laporan media, pusat data di lokasi mana pun yang menyediakan layanan komputasi canggih bagi perusahaan berkantor pusat di China, Makau, atau negara lain dalam kelompok negara D:5 AS wajib mengajukan izin. Ambang yang dikontrol adalah indikator daya komputasi agregat (aggregate TPP) di atas 12 juta unit. Aturan ini juga memperketat pemeriksaan terhadap pabrik pengecoran (foundry) dan pabrik pengemasan: pembuatan chip canggih untuk perusahaan desain chip di negara-negara tersebut juga akan melewati pemeriksaan yang lebih ketat.

Bagian lainnya bersifat geografis. Ekspor, reekspor, atau transfer chip canggih ke Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Brasil kini memerlukan izin. Aturan menyebut kelima negara ini memiliki "a higher-than-normal risk of diversion", yakni risiko pengalihan yang lebih tinggi dari biasanya.

Beberapa pengecualian dan ketentuan prosedur:

  • Perusahaan berkantor pusat di AS yang mengekspor ke kelima negara dibebaskan dari kewajiban izin, tetapi harus mengirim laporan bulanan;
  • Sistem rekomendasi yang dipakai toko daring dan perusahaan media sosial tidak termasuk dalam kontrol;
  • Pusat data yang sudah melayani perusahaan di China dan tempat lain memiliki waktu 90 hari sejak aturan berlaku untuk mengajukan izin;
  • Aturan berlaku setelah resmi dimuat di Federal Register, lalu diikuti masa konsultasi publik selama 60 hari.

Aturan ini sekaligus secara resmi mencabut AI Diffusion Rule yang diterbitkan pemerintahan Biden pada Januari 2025. Aturan itu tidak pernah benar-benar diberlakukan, dan BIS pada Mei 2025 sudah menyatakan akan mencabutnya.

Tanggal pemuatan resmi di Federal Register belum ditetapkan hingga berita ini ditulis, dan tanggal berlaku mengikuti tanggal pemuatan tersebut.

Dibandingkan dengan versi awal bulan ini

Saat aturan masih disiapkan pada pertengahan November, laporan menyebut cakupan kontrol akan meluas ke tujuh negara, termasuk Malaysia, Singapura, dan Thailand. Daftar akhir berisi lima negara, dan Brasil tidak pernah muncul dalam laporan sebelumnya. Aturan baru juga menetapkan masa transisi 90 hari dan jalur pengecualian bagi perusahaan AS, hal-hal yang tidak diumumkan pada tahap persiapan.

Reaksi pasar datang cepat. Menurut data Bloomberg, pada hari aturan diumumkan saham Nvidia turun hingga 2,9% di tengah sesi, dan Indeks Semikonduktor Philadelphia turun hingga 5,5%. Nvidia belum menyampaikan pernyataan publik soal aturan baru ini.

Chris McGuire dari Council on Foreign Relations menyebut aturan baru ini "a major step forward", tetapi menilai celah masih ada, termasuk sebagian aktivitas di dalam wilayah AS. Joshua Kurlantzick, peneliti senior di lembaga yang sama, menilai lebih lugas:

"For Malaysia, the controls could be disastrous."
Bagi Malaysia, kontrol ini bisa berakibat bencana.

Apa artinya bagi perusahaan China

Pihak yang terdampak paling langsung adalah perusahaan China yang menyewa daya komputasi di Malaysia, Singapura, dan tempat lain untuk pelatihan atau inferensi. Sejumlah media sebelumnya sudah melaporkan pengaturan semacam ini, tetapi daftar perusahaan yang terlibat tidak dipublikasikan. Logika jalur ini selama ini sederhana: chip dipasang secara sah di pusat data negara ketiga, disewa per jam, dan chip itu sendiri tidak masuk ke China. Di bawah aturan baru, pusat data penyedia layanan harus lebih dulu mendapat izin, dan apakah izin diberikan serta kepada siapa ditentukan oleh pihak AS.

Jendela 90 hari menjadi penyangga bagi perusahaan-perusahaan ini untuk menyesuaikan diri. Arah yang bisa ditempuh secara garis besar ada beberapa: memindahkan tugas pelatihan kembali ke klaster di dalam negeri China, beralih ke chip buatan dalam negeri, atau mencari negara ketiga yang tidak masuk daftar. Departemen Perdagangan sudah menyatakan akan mengawasi negara yang membiarkan praktik pengelakan, dengan kemungkinan langkah berupa pembatasan impor, persyaratan izin baru, dan pencantuman dalam Entity List, sehingga ruang untuk jalur terakhir ini juga menyempit.

Bagaimana aturan ini berlaku bagi pusat data yang dikelola sendiri oleh penyedia cloud China di negara-negara tersebut belum diuraikan dalam laporan sejauh ini, dan baru akan jelas setelah teks lengkap aturan dimuat resmi di Federal Register.

Sumber: siaran pers Biro Industri dan Keamanan Departemen Perdagangan AS, The Next Web, CocoLoop, Bloomberg, Fortune. Daftar lima negara, ambang daya komputasi, masa transisi, dan masa konsultasi mengacu pada teks aturan; angka penurunan saham adalah penurunan maksimum di tengah sesi.