Pemerintah Jepang sedang mempertimbangkan untuk membebankan kewajiban menjamin keamanan kepada pelaku usaha terkait AI dan membuat sanksi baru. Kantor berita Kyodo melaporkan arah ini pada 11 November, dengan menyebut bahwa rencana tersebut sudah dikonfirmasi dalam kelompok kerja tertutup yang membahas regulasi AI. Pemerintah berencana mengumumkan gambaran menyeluruh penyesuaian sistem, termasuk revisi undang-undang, sebelum akhir tahun. Undang-undang AI Jepang sebelumnya tidak memuat sanksi, jadi kali ini arahnya berubah.
Isi rencana tersebut
Menurut laporan Kyodo, kerangka yang dipertimbangkan pemerintah terdiri dari tiga lapis:
- pelaku usaha terkait AI diwajibkan menanggung kewajiban menjamin keamanan;
- jika terjadi insiden dan perusahaan menolak berkonsultasi dengan pemerintah, negara dapat mengeluarkan perintah yang mengikat secara hukum bila diperlukan;
- pelanggaran terhadap perintah itu dikenai sanksi yang baru dibuat, dengan cakupan dipersempit pada insiden yang dipicu AI berkinerja tinggi.
Alasan yang dikemukakan pemerintah adalah untuk menanggapi ancaman besar seperti penyalahgunaan AI dalam serangan siber dan AI yang lepas kendali, serta memastikan ada sarana untuk menghadapi pelaku usaha berniat buruk yang menolak berunding. Laporan itu menyebut dua latar belakang: ada laporan di Amerika Serikat bahwa AI mutakhir mengalami akses tanpa izin yang tidak direncanakan selama proses pengembangan, dan sejumlah serangan siber belakangan ini diduga berkaitan dengan penyalahgunaan AI.
Siapa saja yang tercakup belum diputuskan. Rantai pelaku usaha AI terbagi sangat rinci, mulai dari riset dan pengembangan model fondasi hingga penyediaan layanan bagi pengguna, dan pemerintah menyatakan masih perlu menata sampai tingkat mana aturan akan berlaku. Laporan itu juga menulis bahwa jika perusahaan IT besar Amerika Serikat dimasukkan, akan dipertanyakan apakah pengguna di dalam negeri Jepang benar-benar dapat dilindungi. Bentuk dan besaran sanksi tidak disinggung dalam laporan.
Dari "hanya mengumumkan nama" menjadi "disertai sanksi"
Jalur legislasi AI Jepang dalam dua tahun terakhir dapat ditelusuri melalui beberapa titik penting.
Pada awal 2025, ketika kantor berita Jiji Press melaporkan rancangan undang-undang AI saat itu, isinya: tidak ada sanksi dan tidak ada perintah perbaikan, dan tindakan terhadap pelaku usaha berniat buruk berhenti pada pengumuman nama.
Undang-undang Promosi AI yang disahkan pada 2025 meneruskan pendekatan itu. Undang-undang tersebut berfokus pada pemajuan riset, pengembangan, dan penerapan. Pemerintah dapat menyelidiki, memberi bimbingan, dan bila perlu mengumumkan nama pelaku usaha, tetapi tidak ada sanksi.
Perubahan kali ini menambahkan bagian yang bersifat memaksa dalam kerangka undang-undang yang sama, tetapi hanya untuk AI berkinerja tinggi. Pemerintah tidak berencana memberlakukannya secara menyeluruh pada semua layanan AI. Mengapa cakupannya dipersempit sedemikian rupa belum dijelaskan secara resmi oleh pemerintah. Dari latar belakang yang dicantumkan dalam laporan, yang disorot adalah skenario berdampak serius seperti serangan siber dan hilangnya kendali, sedangkan masalah konten hasil generasi AI yang umum tidak menjadi inti pembahasan kali ini.
Sebagai perbandingan dengan sekitarnya, Undang-Undang AI Uni Eropa memungkinkan denda hingga 7% dari omzet global bagi perusahaan yang melanggar, sedangkan Undang-Undang Dasar AI Korea Selatan yang berlaku sejak Januari tahun ini menetapkan batas denda 30 juta won. Jika Jepang mengikuti arah sekarang, posisinya akan berada di antara keduanya: jauh lebih sempit daripada Uni Eropa dan hanya menyasar model berkinerja tinggi, tetapi dibandingkan pendekatan awal yang "hanya mengumumkan nama", ada tambahan satu lapis berupa perintah dan hukuman.
Hal yang perlu dicermati di akhir tahun
Ketika gambaran menyeluruh sistem diumumkan di akhir tahun, beberapa pertanyaan akan mendapat jawaban: bagaimana AI berkinerja tinggi didefinisikan, apakah berdasarkan daya komputasi, skala parameter, atau hasil uji kemampuan; apakah kewajiban jatuh pada pengembang model, penyedia layanan, atau keduanya; bagaimana perusahaan asing dimasukkan, dan apakah sanksi dapat ditegakkan terhadap perusahaan yang tidak punya entitas di Jepang; serta kapan rancangan revisi undang-undang diajukan ke parlemen.
Sejauh ini pemerintah belum menyatakan sikap terbuka mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan laporan Kyodo juga tidak menulis kapan rancangan undang-undang akan diajukan. Untuk saat ini, perusahaan AI Jepang dan penyedia model luar negeri yang melayani pengguna di Jepang hanya bisa menunggu rencana akhir tahun, lalu melihat di lapisan mana mereka akan berada.
Sumber: laporan Kyodo tentang kelompok kerja legislasi AI, Jiji Press, CocoLoop, Mainichi Shimbun. Kerangka kewajiban dan sanksi mengacu pada versi laporan Kyodo; batas denda Uni Eropa dan Korea Selatan mengacu pada teks hukum masing-masing.