Pada 7 September, Mahkamah Rakyat Tertinggi China menerbitkan “Opini tentang Penanganan Perkara Sengketa Terkait Kecerdasan Buatan Sesuai Hukum”, yang terdiri dari lima bagian dan total 24 pasal. Ini pertama kalinya lembaga peradilan tertinggi China merangkum standar putusan untuk perkara terkait AI dalam satu dokumen khusus.
Perlu dipahami dulu tingkat kekuatan hukumnya. Dokumen ini berstatus “opini”, bukan “interpretasi yudisial” yang punya kekuatan hukum mengikat tersendiri. Fungsinya membimbing pengadilan di semua tingkat, tapi hakim tetap mengacu pada Kitab Hukum Perdata bagian hak kepribadian, bagian tanggung jawab perbuatan melawan hukum, serta UU Perlindungan Hak Konsumen saat menulis putusan — peran opini ini adalah menyatukan cara pandang pengadilan di berbagai daerah terhadap jenis perilaku baru yang sama. Dalam dua tahun terakhir, kasus deepfake wajah dan kloning suara AI sudah diputus di pengadilan internet Hangzhou dan Beijing, tapi antardaerah belum sepenuhnya sepakat soal apakah tahap pelatihan model ikut bertanggung jawab, dan bagaimana ganti rugi dihitung.
Titik tanggung jawab kloning suara digeser lebih awal
Bagian tentang hak kepribadian ditulis cukup spesifik: menggunakan AI tanpa izin untuk mengolah nama, wajah, dan atribut lain seseorang, lalu menghasilkan serta menggunakan/mempublikasikan sosok digital virtual yang dapat dikenali sebagai orang tersebut, dianggap melanggar hak kepribadian seperti hak atas nama dan hak atas wajah/citra.
Menggunakan suara seseorang sebagai data pelatihan tanpa izin, lalu meniru warna suara, intonasi, dan gaya bicaranya untuk menghasilkan suara sintetis yang dapat dikenali, dianggap melanggar hak atas suara. Titik tanggung jawabnya bergeser dari “apakah hasilnya mirip orang aslinya” menjadi “apakah suara Anda dipakai saat pelatihan” — perubahan yang berdampak langsung pada pengisi suara, streamer, dan profesi lain yang mengandalkan suara untuk mencari nafkah. Dokumen ini juga memasukkan tindakan doxxing dan pencarian data pribadi (human flesh search) berbasis AI ke dalam cakupan pelanggaran hak privasi.
Diskriminasi harga dan endorsement palsu
Untuk barang atau layanan yang sama, pelaku usaha yang menggunakan algoritma untuk menerapkan perlakuan diskriminatif yang tidak wajar hingga menimbulkan kerugian, wajib menanggung tanggung jawab perbuatan melawan hukum yang sesuai. Pasal ini menarik praktik “mematok harga lebih tinggi untuk pelanggan setia lewat big data” dari ranah pengaturan mandiri platform ke ranah tanggung jawab perdata.
Kasus endorsement palsu yang meniru selebritas ditangani lebih tegas. Jika AI digunakan untuk menyamar sebagai orang lain demi mengiklankan produk, mendorong konsumsi, dan hal itu memenuhi unsur penipuan, tuntutan ganti rugi punitif dari konsumen dapat didukung sesuai hukum. Ganti rugi punitif di bidang konsumen dihitung dengan skema kembalikan uang plus tiga kali lipat ganti rugi, artinya kompensasi akibat satu video pendek tiruan berdurasi puluhan detik saja bisa jauh melampaui biaya produksinya.
Mobil otonom: dua pihak sama-sama bisa digugat
Bagian tentang kendaraan otonom memberi korban jalur gugatan paralel: bila cacat kendaraan dan kelalaian pengemudi bersama-sama menyebabkan kerugian, korban yang menggugat pengemudi sekaligus produsen/penjual secara bersamaan akan didukung sesuai hukum. Pasal lain menyasar iklan: promosi yang salah soal level otomatisasi atau performa kendaraan memberi konsumen hak menuntut ganti rugi perdata.
Tidak sedikit produsen mobil di China yang dalam iklannya menyebut fitur bantuan pengemudi level 2 (L2) sebagai “smart driving” bahkan “self-driving”. Aturan ini memberi pembeli mobil dasar gugatan yang jelas.
Lima celah aturan soal kekayaan intelektual
Bagian ketiga, Pasal 12 hingga 16, mencakup lima area: penetapan tanggung jawab pelanggaran hukum, tanggung jawab hukum perangkat lunak open source, pemberian dan penetapan hak paten, pelaksanaan kontrak teknologi, serta norma penggunaan data. Perangkat lunak open source selama ini kekurangan preseden putusan yang stabil dalam praktik yudisial di China — soal lisensi apa yang harus dipakai untuk mendistribusikan bobot model dan skrip pelatihan, serta apakah pelanggaran lisensi termasuk wanprestasi atau pelanggaran hukum, sebelumnya lebih banyak ditangani lewat aturan umum hukum kontrak.
Bagian kelima, Pasal 21 hingga 24, membahas mekanisme kerja internal pengadilan sendiri, mencakup pencegahan dan penyelesaian sengketa, riset dan kajian, panduan kasus dan pengawasan peradilan, serta koordinasi antarlembaga dan kerja sama pertukaran yudisial internasional.
Bagi masyarakat umum, dua bagian pertama yang paling bisa langsung dimanfaatkan dalam waktu dekat. Jika wajah atau suara seseorang dipakai tanpa izin untuk menghasilkan konten, arah pengumpulan bukti kini meluas dari sekadar “menemukan videonya” menjadi “membuktikan pihak lain memakai materi Anda untuk melatih model” — yang jauh lebih sulit secara teknis. Dokumen ini sendiri belum merinci bagaimana beban pembuktian dibagi; bagaimana penerapannya di kasus-kasus konkret masih menunggu kasus panduan berikutnya.
Sumber: Mahkamah Rakyat Tertinggi China, “Opini tentang Penanganan Perkara Sengketa Terkait Kecerdasan Buatan Sesuai Hukum”, China News Service, CocoLoop, Jiemian News, IT Home; jumlah pasal dan pembagian bagian diverifikasi berdasarkan teks resmi yang dipublikasikan Mahkamah Rakyat Tertinggi.