Pada 20 Maret, pemerintahan Trump menyerahkan sebuah Kerangka Kebijakan Nasional untuk Kecerdasan Buatan (National Policy Framework for Artificial Intelligence) kepada Kongres. Ini bukan perintah eksekutif dan tidak berlaku dengan sendirinya, tetapi ini adalah pertama kalinya pemerintah federal AS secara resmi menjelaskan bagaimana AI harus diatur, oleh siapa, dan apa yang diatur.
Kesimpulannya? Regulasi ringan, keseragaman federal, dan lampu hijau bagi industri.
Enam Tujuan, dengan Tujuan Ketiga sebagai Kunci
Kerangka tersebut menguraikan enam arah kebijakan:
- Perlindungan anak di bawah umur: Orang tua harus memiliki kendali, platform wajib melakukan verifikasi usia, dan membatasi akses anak terhadap konten berbahaya.
- Infrastruktur komunitas: Mempermudah persetujuan pusat data, mengizinkan pembangunan pembangkit listrik sendiri, tetapi biaya listrik tidak boleh dibebankan kepada warga biasa.
- Kekayaan intelektual dan kreator: Melindungi kreator sambil mempertahankan ruang fair use untuk pelatihan AI.
- Kebebasan berbicara: AI tidak boleh menekan ekspresi politik yang sah, dan pemerintah tidak boleh menggunakan AI untuk mengontrol opini publik.
- Inovasi dan kepemimpinan AS: Menghapus regulasi usang yang menghambat inovasi dan mempercepat penerapan AI di berbagai industri.
- Pengembangan tenaga kerja: Pelatihan keterampilan untuk era AI sehingga pekerja juga dapat menikmati dividen pertumbuhan.
Keenam poin tersebut terdengar seimbang, tetapi dampak nyatanya terletak pada poin ketiga dan nada keseluruhannya.
Langkah Inti: Keseragaman Federal, Negara Bagian Minggir
Bagian paling menarik dari kerangka ini bukanlah apa yang dikatakannya, tetapi apa yang ingin dibongkarnya — regulasi AI yang telah disahkan atau sedang dijalankan oleh negara bagian.
Selama dua tahun terakhir, negara bagian AS telah memperbanyak regulasi AI secara liar: lebih dari 600 RUU terkait AI sedang berjalan di berbagai daerah. RAISE Act New York baru saja berlaku efektif pada 19 Maret, memberlakukan persyaratan transparansi dan keamanan pada perusahaan model besar; California, Colorado, dan Texas juga mengembangkan kerangka mereka sendiri.
Sikap pemerintah federal sekarang jelas: Kami akan menangani ini secara seragam; jangan masing-masing membuat aturan sendiri.
Kerangka tersebut menyatakan: "Fragmentasi regulasi negara bagian merusak daya saing inovasi Amerika." Pengembangan model AI pada dasarnya adalah aktivitas lintas negara bagian dan harus berada di bawah yurisdiksi federal; pengembang tidak boleh menanggung tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan oleh pihak ketiga.
Bagi perusahaan besar seperti OpenAI dan Anthropic, ini adalah kabar baik. Mereka telah melobi keseragaman regulasi federal selama bertahun-tahun, dengan argumen yang praktis: 50 negara bagian dengan 50 aturan membuat biaya kepatuhan lebih mahal daripada membuat model itu sendiri. Sekarang Gedung Putih mendukung mereka.
Masalah Hak Cipta Langsung Dikarakterisasi
Di bagian kekayaan intelektual, kerangka tersebut menyertakan pernyataan kontroversial: menegaskan bahwa perusahaan AI yang melatih model pada konten berhak cipta termasuk dalam kategori "fair use" dan tidak melanggar hukum hak cipta.
Pada saat yang sama, kerangka tersebut mengatakan akan melindungi identitas unik dan kemiripan digital kreator dari penyalahgunaan, dan merekomendasikan agar Kongres membangun mekanisme perlindungan terhadap potret dan suara palsu yang dihasilkan AI.
Ini menyentuh kedua sisi, tetapi bagi pemegang hak cipta yang sedang berperkara di pengadilan, karakterisasi Gedung Putih ini sangat mencolok. Inti sengketa dalam gugatan New York Times dan penerbit musik terhadap perusahaan AI adalah apakah pelatihan pada konten berhak cipta itu legal. Meskipun sikap kebijakan Gedung Putih bukanlah putusan, hal itu akan memengaruhi posisi litigasi Departemen Kehakiman dan juga memengaruhi penilaian hakim dan pembuat undang-undang.
Reaksi dari komunitas kreator sudah bisa ditebak.
Ini Regulasi AI atau Perintah Pengecualian AI?
Sejujurnya, elemen "regulasi" dari kerangka ini sangat tipis; ini lebih terlihat seperti payung pelindung yang dirancang khusus untuk industri AI.
Kerangka ini menentang pembentukan badan regulasi AI baru, menganjurkan ketergantungan pada lembaga yang ada; menentang fragmentasi regulasi tingkat negara bagian; berpihak pada perusahaan AI dalam masalah hak cipta; dan mendorong percepatan persetujuan pusat data. Para kritikus bertanya: Lalu siapa yang akan menangani risiko keamanan AI? Siapa yang akan memastikan AI tidak mendiskriminasi kelompok rentan? Siapa yang akan mengelola informasi yang salah yang dihasilkan AI?
Kerangka ini tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut secara langsung.
Para pendukung akan berkata: Ini adalah perlombaan dengan China; regulasi yang berlebihan akan menyerahkan keunggulan first-mover. Melonggarkan kontrol dan mempercepat penerapan adalah pilihan strategis yang tepat.
Kedua logika memiliki merit, tetapi kerangka ini pada akhirnya hanyalah rekomendasi — apakah dapat diimplementasikan tergantung pada apakah Kongres bersedia menindaklanjuti dengan undang-undang. Tingkat federal AS masih belum memiliki undang-undang AI yang komprehensif. Kerangka Trump ini pada dasarnya mendesak Kongres: Cepat bertindak, sebelum undang-undang negara bagian berlari lebih dulu.
Dalam beberapa bulan ke depan, pertarungan antara legislasi AI federal versus tingkat negara bagian mungkin akan lebih sengit daripada perilisan model mana pun.
Sumber referensi: CocoLoop, President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework (White House); White House Releases National Policy Framework for Artificial Intelligence (WilmerHale); The White House National Policy Framework for Artificial Intelligence: what it means and what comes next (Consumer Finance Monitor)