Aksi terbaru di kantor pusat Google tidak membahas skor model atau etika AI secara abstrak. Para pekerja berkumpul di dekat kampus Mountain View dan meminta CEO Sundar Pichai menetapkan aturan perlindungan kerja.
Ketegangannya terlihat dari dua angka: lebih dari 4.500 tanda tangan dalam petisi, sementara Alphabet tetap menjadikan AI sebagai area investasi utama. Bagi pekerja, booming AI kini terasa sebagai risiko tempat kerja.
"We want voluntary exits before layoffs, we want guaranteed severance standards, we want an end to performance quotas."
Tuntutannya menyasar proses
Petisi meminta Google menawarkan keluar sukarela sebelum PHK wajib, menjamin pesangon, mengizinkan pesangon sebagai cuti berbayar yang diperpanjang, dan menghentikan penilaian kinerja berbasis kuota. Business Insider melaporkan hampir 100 pekerja berkumpul siang hari, dan sekitar 20 orang mengirim petisi ke kantor para eksekutif.
Alphabet Workers Union menyebut kampanye ini telah mengumpulkan lebih dari 4.500 penanda tangan. Paket keluar sukarela juga telah ditawarkan kepada lebih dari 70.000 pekerja yang memenuhi syarat dalam beberapa putaran. Alphabet memiliki sekitar 191.000 karyawan; Google memangkas 12.000 pekerjaan pada 2023 dan melakukan pemotongan kecil setelahnya.
Investasi AI mengubah rasa aman kerja
Google tidak mengatakan AI secara langsung menyebabkan PHK. Inti petisi lebih sempit: bila investasi AI dan sistem kinerja yang lebih keras mengubah perencanaan tenaga kerja, pekerja menginginkan proses yang jelas sebelum pemotongan berikutnya.
Kasus ini melampaui Google. Saat alat AI menjadi tuntutan pekerjaan, pekerja harus membuktikan produktivitas dengan AI sambil khawatir cerita produktivitas itu dipakai untuk mengecilkan tim. Sinyal berikutnya adalah apakah Google menjadikan keluar sukarela, batas pesangon, dan aturan penilaian sebagai kebijakan perusahaan.
Sumber: The Guardian, Business Insider, Alphabet Workers Union, ABC7, CocoLoop; memeriksa 4.500+ tanda tangan, sekitar 100 peserta aksi, 1.400 anggota serikat, 70.000+ cakupan VEP, 191.000 karyawan, dan tuntutan petisi.